Jakarta – Liputan Warta Jatim, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya dalam mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai langkah nyata mendukung transformasi digital pemerintah. IKD diyakini menjadi pondasi penting dalam pembangunan platform digital nasional yang terintegrasi dan lebih efisien.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam Rapat Pleno Perdana Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa 26 Agustus 2025. Rapat dipimpin oleh Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, serta dihadiri sejumlah menteri dan pejabat terkait.
Bima menjelaskan, jumlah penduduk Indonesia per Agustus 2025 mencapai 286,6 juta jiwa, dengan sekitar 212,5 juta jiwa masuk kategori wajib KTP-el. Dari angka tersebut, pemerintah terus mendorong percepatan aktivasi IKD agar dapat digunakan secara luas dalam berbagai layanan publik.
Kemendagri sendiri tengah menyiapkan sistem verifikasi daring yang memungkinkan masyarakat mendaftar IKD tanpa harus datang langsung ke kantor Dukcapil. Dengan sistem ini, proses registrasi akan jauh lebih mudah, cepat, dan efisien.
“September–Oktober ini insyaallah selesai. Jadi aktivasi bisa lebih masif tanpa khawatir harus verifikasi manual,” ungkap Bima.
Selain kemudahan akses, Bima menambahkan bahwa IKD akan terus diperbarui, baik dari sisi desain maupun fitur keamanan, guna menjamin perlindungan data pribadi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Luhut Binsar Pandjaitan menekankan bahwa pemerintah tengah menyiapkan Government Technology (GovTech) berbasis kecerdasan buatan (AI). Inovasi ini akan mengintegrasikan berbagai data dan sistem layanan publik agar masyarakat tidak lagi perlu berulang kali menginput data di kanal berbeda.
“Tujuannya jelas, pelayanan publik lebih cepat, lebih transparan, dan lebih efisien,” kata Luhut.
Rapat tersebut dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah pejabat terkait lainnya
