Jakarta – Liputan Warta Jatim, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam memperkuat tata kelola dan kelembagaan pemerintah desa. Salah satu wujud nyata dari komitmen ini adalah melalui optimalisasi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).

“Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan desa agar tata kelola pemerintahan lebih baik dan pembangunan desa lebih berkualitas,” ujar Ribka mewakili Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih di Aula Makarti Muktitama, Kemendes PDT, Jakarta, Senin 25 Agustus 2025.

Lebih lanjut, Ribka menjelaskan bahwa secara teknis P3PD dijalankan melalui empat langkah utama. Pertama, memperkuat kinerja pemerintah dan aparat desa melalui peningkatan kapasitas berbasis permintaan dan kebutuhan. Kedua, memperkuat pembangunan partisipatif dengan perbaikan sistem pendampingan serta peningkatan kapasitas masyarakat. Ketiga, memperkenalkan sistem transfer insentif berbasis kinerja untuk memacu perbaikan kinerja di tingkat desa.

Baca Juga :  Anggota DPRD Jember Soroti Pernyataan Bupati Hendy Di Akhir Masa Jabatan

Selain P3PD, Kemendagri juga menjalankan berbagai kegiatan pengembangan kapasitas aparatur desa, termasuk peningkatan kapasitas pengurus TP PKK serta akselerasi pengembangan desa cerdas yang mendorong inovasi dan solusi kreatif bagi berbagai persoalan lokal.

Dalam mendorong desa digital, terdapat empat aspek penting: masyarakat, infrastruktur, pemerintahan, dan ekonomi. Meski menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses telekomunikasi, kapasitas SDM, teknologi, dan APBDes, program nasional ini diyakini memberi kesempatan setara bagi setiap desa untuk mengakses teknologi dan meningkatkan kapasitas.

“Berbagai kegiatan positif ini akan terus dilaksanakan untuk menciptakan desa mandiri dan berdaya saing,” tegas Ribka.

Ribka menekankan bahwa desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional. Desa harus didorong menjadi mandiri melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat aktif. Selain itu, pengembangan usaha ekonomi produktif seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan diharapkan dapat menjadikan desa sebagai lumbung pangan untuk kebutuhan industri perkotaan.

Baca Juga :  Sinergitas Forkopimda Magetan Gelar Patroli R2 dan Anjangsana Peduli Veteran Peringati HUT RI ke-79 RI

“Saya berharap desa dapat meningkatkan keterampilan masyarakat dengan memperluas akses pendidikan,” tambahnya.

Acara Munas APDESI Merah Putih dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria, pejabat kementerian/lembaga terkait, serta kepala desa dari seluruh Indonesia.

Ariesto Pramitho Ajie

Kaperwil Jabodetabek

By Cahyo