Blitar- Liputan Warta Jatim, Hari ini Senin 25 Agustus 2025 Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) Mengadakan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Dewan kabupaten Blitar karena disinyalir di dalam pemerintah kabupaten Blitar antara kelompok legeslatif dan kelompok exsekutif yang hanya mementingkan kepentingan kelompok masing masing dan terkesan tidak untuk kepentingan masyarakat kab.Blitar keseluruhan itu terkait carut marutnya dalam pengelolaan APBD tahun 2025.
Di dalam unjuk rasa tersebut ada beberapa tuntutan.
Menuntut DPRD kab.Bliatar bertanggung jawab atas tidak terserapnya APBD Induk/Reguler dan tidak di setujui ya PAK(perubahan anggaran keuangan)tahun 2025 yang mengakibatkan rakyat tidak bisa menikmati hasil pembangunan yang berasal dari uang pajak.
Kader/anggota dari partai politik (Gerindra) yang menjadi anggota DPRD kab.Blitar yang tidak menyetujui Pengesahan Perubahan Anggaran Keuangan) agar mengundurkan diri karena menghambat jalannya pemerintah dan pembangunan di kab.Blitar.
Kepala daerah harus bertanggungjawab atas lambatnya rotasi jabatan dalam reformasi birokrasi yang mengakibatkan kinerja ASN tidak maksimal dan hilangnya semangat kerja.
Di dalam orasinya JAKA PRASETYA /ketua Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) juga menyayangkan kenapa dari partai Gerindra yang tidak mau mensetujui PAK tahun 2025.ini sangat bertentangan dengan gebrakan dan semangat juang Ketua Gerindra pusat bapak Presiden PRABOWO.untuk mensejahterakan rakyat.
Dan apabila tanggal 29 Agustus 2025 tidak ada di setujui maka masa akan mendirikan posko kerakyatan di depan kantor Dewan sampai mendapat persetujuan/pengesahan PAK tahun 2025.(Sp)
Udang Indonesia