Jakarta – Liputan Warta Jatim, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) yang lebih adil, proporsional, dan efektif. Pesan itu ia sampaikan saat mendampingi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Hayam Wuruk, Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya.
Pertemuan tersebut membahas formula kebijakan transfer dana pusat ke daerah agar lebih tepat sasaran. Bima menekankan, sejak 2020 TKD mengalami fluktuasi yang perlu ditangani dengan kebijakan yang kuat dan terarah.
“Kapasitas fiskal di banyak daerah masih perlu penguatan di berbagai lini. Mayoritas daerah masih bergantung pada pusat,” ungkap Bima mewakili Mendagri Tito Karnavian.
Menurut Bima, di tingkat provinsi hanya sekitar 10 daerah yang mampu berdiri dengan fiskal kuat tanpa bergantung besar pada dana transfer. Jawa Timur berada di posisi keenam setelah Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Bali. Sementara di tingkat kabupaten/kota, hanya Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo yang benar-benar mandiri secara fiskal.
“Langkah jangka panjang harus difokuskan pada pengurangan ketergantungan terhadap pusat, sementara jangka pendek dilakukan perbaikan tata kelola dan tata keuangan,” jelasnya.
Bima juga menyoroti mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum adil. Banyak daerah terdampak aktivitas eksplorasi namun tak memperoleh alokasi memadai. Selain itu, penyaluran DBH di akhir tahun anggaran membuat realisasi belanja daerah terhambat.
Ia menilai perlu ada pengawasan anggaran yang lebih kuat, integrasi perencanaan antara pusat dan daerah, serta sinergi lintas kementerian agar penyaluran TKD tepat sasaran.
Selain mengandalkan transfer pusat, Bima mendorong pemerintah daerah menggali sumber pembiayaan alternatif dari pihak ketiga. Namun, ia mengingatkan agar penyesuaian TKD tidak mengorbankan pelayanan dasar bagi masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemeliharaan jalan, hingga kebutuhan pokok lain
“Kami pastikan supervisi berjalan agar pelayanan kebutuhan dasar tidak terganggu, sekaligus mendukung daerah mencari sumber pendanaan alternatif,” tegasnya.
Acara tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, anggota Komisi II DPR RI, jajaran Forkopimda Jawa Timur, hingga bupati/wali kota se-Jatim. Kehadiran mereka mempertegas komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah demi kemandirian fiskal yang lebih kokoh.
