Jakarta – Liputan Warta Jatim, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua terus menunjukkan progres signifikan. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan DOB Papua yang berlangsung di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Selasa 19 Agustus 2025.
Menurut Ribka, rapat tersebut merupakan bentuk sinergi antarkementerian dan lembaga untuk mempercepat pembangunan DOB Papua. Agenda yang dibahas meliputi perencanaan pembangunan, pembebasan lahan, pendanaan, pembangunan kantor pemerintahan, hingga penyusunan regulasi.
“Pertemuan hari ini adalah tindak lanjut dari hasil RDP dengan Komisi II DPR. Targetnya, infrastruktur utama DOB Papua sudah bisa operasional pada tahun 2028,” ujar Ribka.
Dalam rapat tersebut, Ribka memaparkan, Kementerian PU melaporkan progres pembangunan DOB di Papua. Untuk Papua Selatan, progres pembangunan telah mencapai 67 persen, sementara Papua Barat Daya baru sekitar 20–30 persen. Adapun di Papua Tengah, proses lelang baru akan dilakukan dengan target selesai dan penandatanganan kontrak pada Oktober 2025. Sementara itu, pembangunan di Papua Pegunungan diharapkan dapat segera berjalan menyusul adanya pemindahan lokasi pusat pemerintahan, dengan target readiness criteria (RC) selesai akhir Agustus ini.
Ia menambahkan, meski sesuai undang-undang pendampingan DOB berakhir tahun 2025, namun pemerintah pusat memberikan kelonggaran karena status DOB masih baru. Targetnya, pada tahun 2028 seluruh DOB Papua sudah berkantor di pusat pemerintahan masing-masing.
Ribka menyampaikan, kepala daerah yang sudah terpilih secara definitif kini dapat lebih percaya diri mengawal pembangunan. Pemerintah pusat melalui Kemendagri akan terus memberikan arahan teknis, baik kepada pemda maupun masyarakat.
Fokus pembangunan meliputi kantor gubernur, kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), hingga kantor DPR Papua. Pendanaan bersumber dari kombinasi APBN dan APBD. Namun, ia menekankan bahwa biaya pembangunan di Papua Pegunungan relatif lebih tinggi dibandingkan DOB lainnya karena kondisi geografis yang menantang.
Wamendagri menegaskan bahwa koordinasi lintas kementerian/lembaga terus diperkuat. Kemendagri bahkan telah melakukan kunjungan lapangan bersama Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ke Papua Pegunungan.
Dari kunjungan tersebut, pemerintah menetapkan pembangunan sejumlah kantor strategis untuk mendukung roda pemerintahan daerah. Selain itu, rapat evaluasi lintas kementerian akan digelar setiap bulan untuk memastikan seluruh agenda berjalan sesuai target.
“Kami akan terus meningkatkan volume rapat koordinasi dan evaluasi bulanan. Dengan begitu, progres pembangunan DOB Papua bisa terukur, transparan, dan tepat sasaran,” tandas Ribka.
