Bogor – Liputan Warta Jatim, Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong lahirnya koperasi berbasis desa sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa pendirian Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih merupakan program prioritas nasional yang diamanatkan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Dalam kuliah umum di Sekolah Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor, IPB, Kamis (7/8/2025), Ferry menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan Indonesia.
“Ini adalah langkah nyata membangun ekonomi desa yang berdaulat dan mandiri, berbasis semangat gotong royong,” tegas Ferry.
Kehadiran Kopdes/Kel Merah Putih bukan sekadar koperasi biasa. Program ini dirancang untuk menjawab tantangan utama desa: kemiskinan ekstrem, minimnya lapangan kerja, dan tingginya praktik pinjaman ilegal serta tengkulak yang menjerat warga desa.
Dengan memotong rantai distribusi yang panjang, seperti dalam penyaluran pupuk bersubsidi dan LPG 3kg, koperasi ini diharapkan mampu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Selain itu, Kopdes/Kel Merah Putih juga akan berfungsi sebagai Agen LPG 3kg subsidi, Penyalur pupuk bersubsidi, Apotek desa murah, Klinik desa berbasis koperasi, Fasilitas cold storage untuk petani dan nelayan dan Unit simpan pinjam koperasi tanpa riba dan bebas pinjol.
Wamenkop Ferry juga menyoroti dukungan penuh dari sektor perbankan nasional. “Regulasi telah disusun agar bank memberikan kredit khusus kepada warga desa melalui koperasi ini,” jelasnya.
Langkah ini bertujuan menghidupkan kembali ekonomi desa yang selama ini stagnan karena anak muda desa banyak merantau, meninggalkan potensi desa yang belum tergarap optimal.
Dalam acara yang sama, Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Nanik S. Deyang, menekankan pentingnya peran Kopdes/Kel Merah Putih dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Ia menyampaikan bahwa meskipun angka kemiskinan telah menurun, peran data presisi desa sangat krusial.
“Data harus terus diperbarui dan dikomunikasikan langsung ke pemerintah desa agar distribusi dana APBN benar-benar tepat sasaran,” ujar Nanik.
Akademisi dari IPB juga diharapkan turut aktif dalam pembaruan dan verifikasi data lapangan.
Kopdes/Kel Merah Putih adalah simbol ekonomi kerakyatan di era kepemimpinan baru. Tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, koperasi ini akan menjadi sentra distribusi program nasional, penyedia layanan dasar, dan sarana pemberdayaan masyarakat.
Meski masih dalam tahap pengembangan operasional, Wamenkop Ferry optimistis bahwa lewat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan masyarakat, Kopdes/Kel Merah Putih akan menjadi pilar utama kemandirian ekonomi desa Indonesia.
