Nabire – Liputan Warta Jatim, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong optimalisasi penggunaan anggaran daerah guna mempercepat pembangunan dan menyejahterakan masyarakat. Kali ini, fokus diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, yang diharapkan dapat meningkatkan serapan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dorongan ini disampaikan oleh Pelaksana Harian (Plh.) Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang digelar secara hybrid dari Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Selasa 29 Juli 2025. Mengusung tema “Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Kesejahteraan Masyarakat”, acara ini menjadi panggung penting untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan daerah secara menyeluruh.
Maurits mengapresiasi Papua Tengah sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi secara nasional, mencapai 60,66 persen hingga akhir Juli. Namun, dia menyoroti masih rendahnya realisasi belanja yang berdampak pada lambatnya sirkulasi uang dan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Belanja daerah punya dampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Semakin cepat belanja direalisasikan, semakin cepat juga ekonomi lokal bergerak,” ujar Maurits.
Untuk mempercepat penyerapan APBD, Maurits membeberkan beberapa strategi konkret yang bisa segera diterapkan oleh Pemda:
Sinkronisasi penarikan kas dengan rencana anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD).
Mendorong percepatan administrasi oleh semua unsur pengelola keuangan daerah, termasuk PA/KPA, PPTK, bendahara, dan PPK-SKPD.
Mempercepat pengadaan barang/jasa dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan tiap OPD.
Berkoordinasi aktif dengan LKPP untuk menyelesaikan hambatan pengadaan.
Mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah dalam mengidentifikasi hambatan dan memberikan keyakinan kepada OPD terkait penyerapan anggaran.
Maurits juga menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan daerah, terutama yang berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“SDM yang andal adalah kunci kelancaran pengelolaan anggaran. SIPD harus dimaksimalkan agar setiap rupiah dari APBD tepat guna dan tepat sasaran,” tegasnya.
Sebagai provinsi hasil pemekaran yang masih relatif muda, Papua Tengah kini menjadi sorotan sebagai model penerapan tata kelola anggaran yang efektif di kawasan timur Indonesia. Dengan dorongan dan pembinaan dari Kemendagri, diharapkan Papua Tengah tak hanya unggul dalam pendapatan, tetapi juga menjadi contoh dalam penggunaan anggaran yang efisien dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ariesto Pramitho Ajie
Kaperwil Jabodetabek
ENI