Jakarta – Liputan Warta Jatim, Harga beras kembali menjadi sorotan nasional. Kenaikannya yang signifikan di berbagai wilayah menjadikan komoditas ini sebagai penyumbang inflasi ketiga terbesar setelah bawang merah dan cabai rawit. Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya memperbaiki tata kelola distribusi beras di seluruh Indonesia
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kemenko Pangan yang dipimpin langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, sebagai bagian dari respons atas maraknya praktik manipulasi harga dan peredaran beras oplosan.
Dalam pemaparannya, Mendagri mengungkapkan bahwa jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras mengalami lonjakan dari 178 daerah di minggu kedua Juli menjadi 205 daerah pada minggu ketiga. Fakta ini menunjukkan adanya masalah serius dalam rantai distribusi, bahkan di daerah-daerah produsen utama.
“Ini aneh, daerah penghasil beras pun ikut mengalami lonjakan harga. Artinya distribusinya perlu kita perbaiki,” ujar Mendagri.
Mendagri menekankan tantangan distribusi di wilayah kepulauan dan pegunungan yang sangat tergantung pada moda transportasi udara. Ia mendorong agar pemerintah pusat mempertimbangkan kebijakan subsidi transportasi untuk komoditas pangan, khususnya beras, agar harga tetap terjangkau bagi masyarakat di daerah dengan akses sulit.
“Banyak daerah di pegunungan dan pulau-pulau yang hanya bisa dijangkau lewat udara. Kita harus bantu lewat subsidi transportasi,” tegasnya
Selain itu, Mendagri juga menyerukan agar masyarakat tidak hanya bergantung pada beras. Ia mendorong pemerintah daerah untuk menggencarkan kampanye konsumsi pangan lokal pengganti beras seperti sagu, jagung, dan singkong, yang kaya akan karbohidrat dan lebih mudah diakses secara lokal.
Langkah ini tidak hanya sebagai strategi pengendalian harga, tetapi juga sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional.
Dalam menangani praktik manipulasi harga, Mendagri menekankan pentingnya pendekatan yang bertahap dan bijaksana. Penindakan terhadap pelaku usaha nakal perlu dilakukan, namun harus memastikan pasokan beras tetap tersedia di pasaran dan tidak terjadi kelangkaan akibat penyitaan stok.
“Jika perlu ditindak, fokus ke pelakunya. Tapi stok barang jangan disita semuanya. Barang tetap harus turun ke masyarakat,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat strategis, termasuk Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Hadi, Kabareskrim Polri Komjen Pol. Wahyu Widada, serta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Ardiansyah. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang terukur, adil, dan solutif.
Ariesto Pramitho Ajie
Kaperwil Jabodetabek
