Jakarta – Liputan Warta Jatim, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) adalah salah satu instrumen strategis yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan laju inflasi di daerah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang belum membentuk atau mengelola cadangan pangan secara optimal.
Penegasan itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang juga membahas Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Acara yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, ini turut dihadiri pejabat tinggi dari lintas kementerian dan lembaga.
“Dasar hukum untuk pembentukan cadangan pangan daerah sudah lengkap, dari undang-undang, PP, sampai Permendagri. Tapi, implementasinya belum merata. Ada yang sudah menjalankan, tapi ada pula yang sama sekali belum memiliki cadangan pangan,” tegas Tito.
Dalam paparannya, Mendagri menggarisbawahi bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus tersedia setiap saat. Ketika daerah tidak memiliki cadangan pangan, maka mereka menjadi rentan terhadap gejolak harga dan krisis pasokan, terutama di tengah ancaman perubahan iklim, konflik global, dan kenaikan harga komoditas internasional.
“Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, maka kebutuhan pangan juga akan meningkat. Jika tidak direncanakan dan diintervensi secara tepat, ini akan menjadi persoalan besar,” ujarnya.
Selain cadangan pangan, Tito juga mendorong Pemda untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang fokus pada sektor pangan. Ia mencontohkan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur sebagai daerah yang telah sukses menjalankan BUMD pangan. DKI Jakarta misalnya, memiliki BUMD seperti Food Station dan ID Food yang secara aktif mendukung ketersediaan dan distribusi bahan pokok.
“Silakan belajar ke provinsi atau kota yang sudah berhasil mengelola BUMD pangan. Kita tidak perlu memulai dari nol, cukup tiru dan sesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing,” ucapnya.
Tito juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap ketahanan pangan. Menurutnya, kedaulatan ekonomi khususnya pangan adalah bagian dari cita-cita kemerdekaan sejati. Berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis menjadi bentuk nyata dari komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.
“Negara yang merdeka bukan hanya bebas dari penjajahan, tapi juga mandiri secara ekonomi dan pangan. Karena itu, anggaran ketahanan pangan akan terus diperbesar dan diarahkan untuk program-program strategis,” katanya.
Dalam forum tersebut, Tito menyerukan agar semua kepala daerah memprioritaskan isu pangan dalam perencanaan pembangunan. Ia berharap sinergi antara pusat dan daerah bisa mempercepat tercapainya kedaulatan pangan nasional.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Plt. Deputi II KSP Edy Priyono, dan Direktur Pengawasan Mutu Pangan dari Bapanas, Hermawan.
Dengan urgensi yang begitu tinggi, Tito Karnavian mengajak seluruh kepala daerah untuk tidak menunda pembentukan cadangan pangan dan penguatan kelembagaan pangan di daerah. “Jangan sampai kita menyesal ketika krisis datang. Lebih baik sedia payung sebelum hujan,” pungkasnya.
Ariesto Pramitho Ajie
Kaperwil Jabodetabek
