Jakarta – Liputan Warta Jatim, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah (Pemda) dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah program strategis nasional di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam arahannya, Mendagri meminta setiap kepala daerah segera membentuk satuan tugas (Satgas) khusus dan menjalin koordinasi erat dengan contact person dari BGN demi menjamin kelancaran pelaksanaan program di seluruh wilayah Indonesia.
“Segera bentuk Satgas MBG dan tunjuk ketua yang memiliki wewenang penuh,” ujar Mendagri dalam Rapat Koordinasi Sosialisasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Launching Koperasi Merah Putih, serta Perayaan HUT ke-80 RI yang diselenggarakan secara virtual dari kediamannya di Jakarta, Jumat 18 Juli 2025.
Tito menyebutkan contoh dari Kabupaten Bogor dan Kabupaten Garut yang telah membentuk Satgas MBG dengan Sekda sebagai ketua. Namun ia menegaskan, keputusan menunjuk ketua Satgas diserahkan sepenuhnya pada kepala daerah, asalkan orang yang ditunjuk diberikan kewenangan penuh. “Silakan, bisa Sekda, Kepala Bappeda, atau Kadis Pendidikan. Yang penting diberi kuasa untuk bertindak,” tegasnya.
Untuk mempercepat implementasi program, BGN telah menyediakan daftar contact person di seluruh daerah lengkap dengan nomor dan email. Hal ini bertujuan agar komunikasi antara pusat dan daerah dapat berlangsung cepat dan efektif
Mendagri juga menekankan pentingnya penentuan lokasi dapur MBG atau SPPG secara cermat. Faktor geografis, keterjangkauan, dan distribusi peserta didik harus menjadi pertimbangan utama. Ia mencontohkan Kabupaten Raja Ampat yang awalnya mengusulkan tiga titik, namun akhirnya menambah menjadi tujuh titik untuk menyesuaikan kondisi wilayah kepulauan.
“Kalau hanya tiga titik, maka distribusi ke sekolah-sekolah di pulau lain akan sangat mahal dan rumit,” ujar Mendagri.
Tito menyampaikan bahwa model pelaksanaan program MBG tidak bisa diseragamkan secara nasional. Wilayah kepulauan, pegunungan, atau daerah terpencil membutuhkan pendekatan tersendiri. Oleh karena itu, masukan dari pemerintah daerah menjadi sangat vital agar program benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat
“Yang paling paham adalah kepala daerah masing-masing. Maka, suara mereka harus jadi dasar dalam pelaksanaan teknis,” jelasnya.
Lebih dari sekadar program gizi, MBG juga diproyeksikan akan memberi dampak ekonomi langsung di daerah. Selain meningkatkan asupan gizi anak-anak, pembangunan dapur MBG akan menyerap tenaga kerja lokal seperti juru masak, petugas kebersihan, dan pengelola logistik
Program ini juga menggerakkan ekonomi daerah melalui rantai pasok bahan pangan lokal. Dengan adanya pembeli tetap dan anggaran yang sudah disiapkan pemerintah, produsen lokal pun bisa lebih diberdayakan. “Ini peluang untuk menggerakkan ekonomi daerah secara konkret,” ungkapnya.
Mendagri menyampaikan bahwa rapat lanjutan akan dilaksanakan dalam dua minggu ke depan. Evaluasi ini akan melibatkan seluruh kepala daerah dan Satgas MBG untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program secara menyeluruh
“Nanti kita akan rekap bersama dan kembali melakukan Zoom meeting untuk mengevaluasi progres dari seluruh daerah,” pungkas Tito.
Rapat ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat strategis seperti Kepala BGN Dadan Hindayana, Wamen Setneg Juri Ardiantoro, serta Sekretaris Kemenko Bidang Pangan Kasan, menunjukkan sinergi antarkementerian dan lembaga dalam mendorong keberhasilan program MBG.
Program MBG bukan hanya sekadar urusan gizi, tetapi investasi masa depan bangsa. Dengan sinergi antara pusat dan daerah, generasi sehat dan kuat bukanlah sekadar harapan melainkan tujuan yang nyata.
