Jakarta- Liputan Warta Jatim, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara resmi mengukuhkan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) masa bakti 2025–2030 dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Momen ini tidak hanya menjadi seremonial belaka, melainkan juga momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional.
Dalam sambutannya, Mendagri menyambut hangat terbentuknya pengurus baru APKASI. Ia menekankan pentingnya APKASI sebagai wadah untuk menyuarakan aspirasi dan persoalan yang dihadapi pemerintah kabupaten (Pemkab) di seluruh Indonesia.
“Asosiasi ini diharapkan bisa menjadi jembatan yang kuat antara daerah dan pemerintah pusat dalam merumuskan solusi bersama atas berbagai permasalahan,” ujar Tito.
Mendagri menyoroti isu biaya politik yang tinggi di daerah sebagai salah satu persoalan serius yang perlu dicari solusinya. Ia mendorong APKASI untuk aktif merumuskan langkah-langkah konkret dalam mengatasi masalah ini secara kolektif. “Ini bukan hanya tanggung jawab pusat, tapi juga para kepala daerah harus turut berperan,” tegasnya.
Selain persoalan politik, Tito juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi kemandirian fiskal daerah. Ia mendorong para bupati untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu instrumen strategis. “Kemarin kita sudah bahas bersama DPR soal penguatan BUMD. Saya usulkan agar ada dirjen khusus di Kemendagri yang menangani masalah BUMD secara lebih intensif,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Mendagri menekankan pentingnya menciptakan iklim usaha yang kondusif di daerah. Kemudahan perizinan dan keterlibatan sektor swasta menjadi kunci. “Kalau ekosistem bisnis di daerah hidup, PAD naik, dan ini berdampak langsung ke pertumbuhan nasional,” jelasnya.
Tito juga mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menghindari praktik-praktik korupsi yang hanya akan merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan. “Aparat penegak hukum sudah sangat paham modus-modus korupsi. Jangan sampai terjerat,” ujarnya dengan tegas.
Sebagai langkah konkret, Mendagri mengusulkan agar APKASI membentuk forum internal yang melibatkan berbagai instansi terkait. Forum ini dapat menjadi ruang diskusi dan inventarisasi masalah-masalah aktual di lapangan yang selama ini menjadi penghambat kinerja pemerintah daerah. “Saya siap hadir bersama para dirjen untuk membahas langsung apa yang menjadi keluhan dan solusi di tingkat kabupaten,” kata Tito.
Ia menambahkan, tidak jarang regulasi di tingkat provinsi maupun pusat justru membatasi ruang gerak pemerintah daerah. Oleh karena itu, forum tersebut juga diharapkan bisa menjadi ajang untuk menyelaraskan aturan-aturan yang berpotensi tumpang tindih.
Acara pengukuhan tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Anggota Komisi X DPR RI Sri Meliyana, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, dan Wamendes Ahmad Riza Patria. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan dukungan nyata terhadap peran strategis APKASI sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan nasional.
Turut hadir pula Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dan ratusan kepala daerah dari berbagai penjuru tanah air yang menunjukkan antusiasme tinggi terhadap arah baru kepemimpinan APKASI.
Dengan pengukuhan pengurus baru dan dorongan penuh dari Mendagri, APKASI kini mengemban tanggung jawab besar untuk menjadi penggerak transformasi daerah. Sinergi yang kuat antara pusat dan daerah diharapkan dapat mempercepat solusi terhadap berbagai tantangan, serta membuka jalan menuju pembangunan yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan.
