Jakarta – Liputan Warta Jatim, Pemerintah bersiap melakukan terobosan besar untuk memperkuat ekonomi pedesaan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan peluncuran pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan dilaksanakan pada 19 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah, dengan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Sudah kita putuskan, pusat kegiatannya di Klaten. Nanti diikuti oleh seluruh provinsi dan kabupaten,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Senin 7 Juli 2025.
Program ini bukan sekadar simbolik. Menurut Zulhas, hingga kini sudah ada 500 koperasi desa yang memiliki badan hukum. Dari jumlah itu, sekitar 100 koperasi telah memenuhi kriteria sebagai percontohan atau mockup untuk direplikasi ke seluruh Indonesia.
Zulhas menjelaskan bahwa koperasi desa/kelurahan Merah Putih akan dirancang sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Bidang usahanya beragam dan dekat dengan kebutuhan sehari-hari warga:
Gerai sembako
Apotek desa/kelurahan
Unit simpan pinjam
Klinik desa/kelurahan
Cold storage atau gudang pendingin untuk produk pangan tertentu
Layanan logistik desa
“Agen pupuk, LPG melon, Jadi nanti ada agen pupuk, gas melon, gerai sembako, untuk angkut gabah, jagung,” jelas Zulhas.
Salah satu masalah klasik di desa adalah sulitnya akses ke perbankan. Akibatnya, petani dan nelayan sering terjerat rentenir atau tengkulak yang memberi pinjaman dengan bunga tinggi.
Zulhas menegaskan koperasi Merah Putih dirancang untuk memutus rantai ketergantungan pada rentenir. Nantinya koperasi akan bekerja sama dengan bank-bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BTN) melalui layanan seperti BNI Link, BRI Link, dan Mandiri.
“Agar lebih dekat dengan bank, memotong rentenir, tengkulak. Untuk gerai sembako juga supaya memotong rantai pasok yang panjang. Di desa itu, untuk beli minyak goreng saja bisa lewat delapan layer,” ungkap Zulhas.
Dengan sistem koperasi, distribusi barang pokok di desa diharapkan lebih efisien dan harga lebih murah.
Menariknya, Zulhas menegaskan koperasi ini tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber pendanaan koperasi desa Merah Putih berasal dari:
Bank-bank Himbara
Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)
Bank Pembangunan Daerah (BPD)
Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
Plafon pinjaman untuk tiap koperasi desa bisa mencapai Rp3 miliar. Namun, pinjaman ini tidak diberikan di awal pendirian. Zulhas menegaskan, pembiayaan akan masuk hanya jika usaha koperasi sudah berjalan baik dan sehat.
“Kita bentuk dengan cara yang benar. Kita pikirkan usahanya dulu. Setelah itu usahanya ada baru pembiayaannya,” tegasnya.
Pemerintah tidak main-main. Zulhas menyebut target membentuk hingga 80.000 koperasi desa/kelurahan hingga akhir 2025.
Ia meminta pemerintah daerah mendukung pendirian koperasi di setiap desa dan kelurahan. Zulhas juga menekankan, tidak semua persyaratan koperasi harus langsung lengkap di awal. Persyaratan bisa dilengkapi secara bertahap hingga akhir tahun.
Dengan peluncuran ini, pemerintah berharap koperasi benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi rakyat memotong rantai distribusi yang panjang, mempermudah akses perbankan, mengurangi praktik rentenir, dan meningkatkan kesejahteraan desa dari desa itu sendiri.
“Kita ingin koperasi desa ini betul-betul bermanfaat untuk masyarakat desa, dan dibuat dengan cara yang benar,” tutup Zulhas.
