Banyuwangi – Liputan Warta Jatim, Menanggapi polemik tambang Galian C di wilayah Banyuwangi yang belakangan ini ramai diberitakan oleh media daring, Sekretaris GMNI Banyuwangi, Rozakki Muhtar, S.H. menyampaikan sikap resmi organisasi dan menyerukan penyelesaian yang bijak, adil, dan mengutamakan masa depan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. (21 Mei 2025)
Dalam pernyataannya, Rozakki menyoroti meningkatnya ketegangan antara masyarakat sipil, organisasi lingkungan seperti KORALWANGI, serta pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa GMNI Banyuwangi berpihak pada kepentingan rakyat secara menyeluruh—baik dalam hal perlindungan lingkungan maupun keadilan ekonomi.
“Kami dari GMNI Banyuwangi mendesak Bupati agar tidak hanya responsif terhadap tekanan media atau kelompok tertentu, tetapi juga mengambil posisi sebagai pemimpin rakyat dengan memediasi semua pihak melalui dialog terbuka,” tegas Rozakki.
Rozakki menilai bahwa langkah represif atau tindakan yang tidak berdasarkan kajian mendalam justru dapat memicu konflik horizontal di masyarakat. Oleh karena itu, GMNI mendorong pemerintah daerah untuk segera membentuk forum dialog multipihak yang melibatkan:
• Pemerintah daerah
• Perwakilan masyarakat terdampak
• Pelaku usaha tambang
• Akademisi dan ahli lingkungan
• Organisasi masyarakat sipil, termasuk KORALWANGI dan PETAWANGI
“Kita butuh data valid, pendekatan ilmiah, dan ruang dialog. Tidak semua aktivitas tambang ilegal semata-mata soal pelanggaran hukum—kadang itu juga cerminan dari kebijakan ekonomi yang tidak memberi ruang pada rakyat kecil,” kata Rozakki.
Ia juga mendorong adanya audit lingkungan yang transparan dan keterlibatan mahasiswa serta akademisi dalam menyusun rekomendasi kebijakan berbasis keberlanjutan.
Rozakki menutup pernyataannya dengan menyerukan pentingnya mencegah politisasi isu tambang dan menjaga semangat kebangsaan.
“Sebagai organisasi yang menjunjung nilai-nilai marhaenisme, GMNI memandang bahwa keberpihakan kepada rakyat harus diwujudkan melalui kebijakan yang adil, bukan sekadar populis. Kita harus pastikan pembangunan tidak dibayar dengan rusaknya alam dan hancurnya solidaritas sosial,” pungkasnya.
(Humas)