Banyuwangi – Liputan Warta Jatim ll Aktivis Komunitas Sadar Hukum Banyuwangi, SUGIARTO sangat menyayangkan penggunaan anggaran Bantuan Belanja Keuangan Desa Kemiri 2,4 miliar dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Karena tidak semua Pemerintah Desa di Banyuwangi seberuntung Desa Kemiri mendapatkan Bantuan anggaran sebesar itu.
Menurut Aktivis muda ini anggaran hibah Provinsi Jawa Timur yang biasanya turun melalui PokMas untuk anggaran tahun 2024 sebesar 230,6 miliar di salurkan ke 868 Desa se Jatim dalam bentuk “Bantuan Belanja Keuangan Desa” Yang pengawasannya jauh lebih baik dan meminimalisir potensi adanya kegiatan fiktif yang dilakukan oleh PokMas.
Akan tetapi tidak adanya yang memahami teknik sipil kontruksi berpotensi hasil kegiatan tidak sesuai yang mengakibatkan tidak maksimal jangka waktu penggunaan oleh masyarakat penerima manfaat.
“Anggaran miliaran rupiah dialokasikan untuk kegiatan infrastruktur Desa Kemiri ini dikerjakan dengan asal asalan, terkesan seperti kegiatan kerja bakti bangun jalan di tingkat RT saja yang akibatnya nanti jalan yang dibangun akan cepat rusak dan manfaatnya tidak maksimal untuk masyarakat” Gumamnya.
Dan sebagai closing statment Sugiarto menegaskan “Dalam hitungan kami sesuai jenis kegiatan, volume dan harga material di Kabupaten Banyuwangi kegiatan yang dilaksanakan Pemdes Kemiri hanya menghabiskan anggaran 1,2 miliar jadi patut diduga ada kebocoran anggaran 50℅ dari bantuan yang diterima, Dan untuk menghindari justifikasi sepihak maka kami sudah melaporkan ke Aparat Penegak Hukum Polresta Banyuwangi untuk melakukan penyelidikan dan tahapannya, tidak hanya itu kami juga sudah menyiapkan surat permohonan AUDIT ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang rencananya Senin Depan akan kami antar surat permohonan AUDIT tersebut ke Kantor BPKP di Surabaya sebagai contoh atau gambaran pelaksanaan kegiatan 230,6 miliar APBD Provinsi Jawa Timur” pungkasnya.(Giarto/red)
