Pasuruan- liputanwartajatim.com, Kondisi jalan yang rusak parah di Desa Tempuran, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, telah menjadi sorotan publik setelah sebuah video viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan jalan yang porak-poranda akibat kurangnya perhatian dari aparat desa terhadap infrastruktur, baik jalan maupun penyediaan air bersih. Masyarakat setempat mengaku telah berulang kali memohon perhatian dari pemerintah desa, namun hanya diberikan janji-janji kosong tanpa realisasi nyata.
Kekecewaan masyarakat memuncak hingga akhirnya mereka memutuskan untuk memposting video kondisi jalan tersebut di media sosial dengan harapan mendapatkan perhatian dari dinas terkait. Langkah ini diambil karena selama bertahun-tahun permohonan mereka tidak mendapatkan tanggapan yang serius. Namun, bukannya mendapat solusi, masyarakat justru menerima ancaman dari aparat desa yang meminta mereka menghapus unggahan tersebut. Aparat desa mengklaim bahwa perintah itu datang langsung dari camat.
Tidak hanya itu, ada juga kasus lain yang membuat masyarakat semakin geram. Seorang warga yang mencoba mendokumentasikan ketidaksesuaian volume proyek pavingisasi dengan volume yang tertera pada prasasti proyek juga mendapat ancaman. Warga tersebut dipanggil ke kantor desa dan mendapatkan tekanan karena telah berani mempublikasikan fakta tersebut. Kejadian ini menambah daftar panjang sikap represif aparat desa terhadap warganya yang hanya ingin memperjuangkan transparansi dan keadilan.
Masyarakat merasa kecewa dan tidak puas dengan sikap pemerintah desa yang seharusnya mendengarkan aspirasi rakyat, bukan justru memberikan ancaman. Berbagai upaya damai seperti dialog dan komunikasi telah dilakukan, tetapi tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Masyarakat merasa terabaikan dan terpaksa menggunakan media sosial sebagai cara untuk menyampaikan keluhan mereka kepada pemerintah yang lebih tinggi.
Kini, masyarakat Desa Tempuran merencanakan aksi yang lebih terorganisir. Mereka sepakat untuk mendatangi kantor desa secara serempak sebagai bentuk protes damai terhadap ketidakpedulian aparat desa. Langkah ini diharapkan mampu menarik perhatian pemerintah daerah agar segera turun tangan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.
Dalam aksi ini, masyarakat berharap agar pemerintah tidak hanya mendengarkan keluhan mereka, tetapi juga mengambil tindakan nyata untuk memperbaiki infrastruktur desa. Selain itu, masyarakat menginginkan adanya pengawasan lebih ketat terhadap proyek-proyek desa agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Transparansi dan akuntabilitas dari aparat desa menjadi hal yang sangat mereka dambakan.
Aksi damai ini juga menjadi simbol perjuangan masyarakat untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka, seperti infrastruktur yang layak dan pengelolaan desa yang transparan. Mereka berharap langkah ini menjadi awal dari perubahan yang lebih baik, serta membuka mata pemerintah akan pentingnya mendengarkan suara rakyat tanpa rasa intimidasi atau ancaman.
(Suwarno)
