Beranda Kabar Jatim WAKIL KETUA DPRD SIAP BERADA DI GARIS DEPAN BILA DANA BANSOS TIDAK...

WAKIL KETUA DPRD SIAP BERADA DI GARIS DEPAN BILA DANA BANSOS TIDAK REALISASI TEPAT WAKTU

42
0

Jember  – Liputan Warta Jatim, Sekretaris Daerah Jember Hadi Sasmito dicurigai memiliki motif hasil rapat bersama pejabat yang secara mendadak mehadang realisasi bantuan sosial ke masyarakat.

Kecuragaan itu di utarakan oleh wakil ketua DPRD Jember Widarto yang menduga justru Hadi sedang mempermainkan peran politik .
Widarto tidak percaya alasan netralitas yang di ucapkan Hadi.

“Tindakkan yang mengatas namakan Netralitas, tetapi sejatinya justru menunjukkan dia tidak netral merugikan rakyat.,” kata Widarto, Rabu ,16 oktober 2024.

Memang Hadi tiba tiba memanggil sejumlah pejabat untuk menyampaikan kepada mereka agar menyetop relisasi seluruh bantuan sosial . Kemudian Hadi,berbicara ke media untuk mengumumkanya pada selasa 15 oktober 2024.

Sikap Hadi menuwai reaksi ,karena terjadi di tengah berlangsungnya kampanye. Kian di curigai lantaran sikap Hadi sejalan dengan seruan Kustiono Musri,yang diketahui merupakan pendukung aktif pasangan Fawaid – Djoko.

Baca Juga :  Datang ke HNSI Cilacap, Cawagub Jateng Hendrar Prihadi (Hendi) Berjanji Beri Bantuan Permodalan dan Pelatihan untuk Nelayan di Cilacap

Kemunculan Hadi yang lama menghilang di karenakan terhimpit perkara dugaan korupsi billboard juga menjadi variabel kecurigaan banyak orang. Mengingat ,ia tampil ke media berbicara masalah bantuan sosial tanpa sekalipun menyinggung perkara yang sedang menghimpitnya.

Widarto berpendapat ,cenderung sikap Hadi mengiring opini Bansos di hadang agar tidak di manfaatkan oleh pasangan calon petahana H.Hendy Siswanto dan Gus Firjaun Barlaman sedang cuti untuk berkampanye.

Apalgi Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan kembali posisi cuti.Maka,tidak perlu ada yang ditakutkan,silakan diawasi ujarnya”.

Menurut dia semestinnya Bansos yang sifatnya Reguler tidak perlu di tunda tunda Realisasinya. Alasanya program jaring pengaman masyarakat semacam itu sudah di putuskan dalam APBD dan mengandung arti hak Rakyat.

Baca Juga :  Kapolsek Kunir Tekankan Pentingnya Kesiagaan Anggota Jelang Pemilu

Sebelumnya sudah di sepakati dalam pembahasan APBD 2024 jauh jauh hari .
Semua itu demi kepentingan rakyat.

Widarto meyakinkan ,langkah Sekda akan disikapi oleh fraksi PDI Perjuangan.” Kami akan berada di garis depan intuk membantu masyarakat. Kami menggugat. mereka yang tidak senang dengan Honorarium Guru ngaji akan berhadapan dengan Guru ngaji.mereka yang tidak senang adanya beasiswa,akan berhadapan dengan mahasiswa, seterusnya pungkas dia”.

Sikap Hadi menunda semua Bansos untuk masyarakat menimbulkan kegaduhan di lingkup masyarakat.
Karena Hadi tidak ingin kalau momentum pencairan bantuan sosial digunakan untuk menpolitisir suatu pasangan calon. Terutama untuk kepentingan petahana,” ucapnya.(Red)