Beranda Kabar Jatim Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Kades Semboro Memasuki Kajian Akhir

Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Kades Semboro Memasuki Kajian Akhir

33
0

Jember – Liputan Warta Jatim, Pelaporkan Kades Semboro, Antoni, yang diduga melakukan pelanggaran pidana Pemilu dengan modus melarang warga untuk mengadakan senam bersama di lapangan desa Semboro saat masa kampanye memasuki tahap kajian akhir. Bawaslu Jember akan melakukan kajian akhir dengan pihak Sentra Penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan untuk menentukan apakah perbuatan Kades Semboro melakukan pidana Pemilu atau tidak.

“Kami sudah melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan saksi – saksi terkait pelarangan mengadakan even senam bersama di lapangan desa Semboro oleh Kades. Mengingat laporannya terkait dugaan tindak pidana Pemilu, maka setelah melakukan pengumpulan data kami akan melakukan kajian akhir dengan pihak Sentra Gakkumdu sebagai penentuan apakah masuk ranah tindak pidana atau bukan,” ungkap Sanda Aditya Pradana, Ketua Bawaslu Jember, di ruang kerjanya, Selasa (15/10/2024).

Baca Juga :  Polres Gresik Secara Masif Pastikan Keamanan Logistik Pemilu 2024

Lanjut Sanda, untuk penyelesaian, pihak Bawaslu memiliki waktu untuk penyelesaian sengketa dengan rumus 2 plus 3. “Kalau tidak salah untuk waktu penyelesaian hari ini, atau besok, nanti akan kita lihat kembali jadwalnya,” tegasnya.

“Setelah kita mendapat keputusan dari kajian Sentra Gakkumdu maka akan kami sampaikan apakah Kades Semboro ini terbukti bersalah atau tidak dalam pelaporan dugaan tindak pidana Pemilu. Siapapun yang melakukan tindak pidana Pemilu dengan cara menghalang – halangi masyarakat untuk berkampanye akan terancam dengan hukum penjara 6 bulan,” jelasnya.

Bawaslu Jember mengajak ASN, TNI / Polri dan kepala desa agar netral dalam Pemilukada. “Kami sudah melakukan sosialisasi ke ASN, TNI / Polri dan kepala desa agar menjaga netralitas saat Pemilu secara serentak beberapa waktu lalu di 31 kecamatan,” ucapnya.

Baca Juga :  Bukan 2, Oknum Polisi Desersi di Banyuwangi yang Diamankan Hanya 1 Orang

“Sesuai dengan PKPU Nomor 16, bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan kampanye cukup mengajukan pemberitahuan sesuai regulasi yang ada. Berdasarkan data yang saya terima, pihak penyelenggara kegiatan senam sudah menyerahkan surat pemberitahuan kegiatan ke pihak desa, nanti akan kita kaji serta kita umumkan hasilnya melalui papan pengumuman,” pungkasnya

.(Red)