Jakarta – Liputan Warta Jatim, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) sekaligus Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga sektor swasta, khususnya produsen pangan, siap memperkuat pengoperasian Kopdes/Kel Merah Putih melalui penambahan kegiatan usaha dengan memasok produk-produk unggulannya.
Menurut Ferry, dukungan BUMN dan swasta ini akan menjadi fondasi penting agar gerai Kopdes Merah Putih tidak hanya mampu menjaga kelancaran pasokan kebutuhan pokok, tetapi juga menghadirkan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat desa.
“Harapan Pak Presiden adalah barang-barang kebutuhan dasar bisa dijual ke masyarakat melalui koperasi dengan harga terjangkau. Oleh karena itu, peluang ini bisa diisi oleh BUMN dan swasta lewat gerai Kopdes Merah Putih,” ujar Ferry saat memimpin Rakor Operasionalisasi dan Pengembangan Gerai Sembako Kopdes/Kel Merah Putih bersama produsen pangan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (26/8).
Hingga 25 Agustus 2025, tercatat 7.905 gerai koperasi aktif dari total 6.337 Kopdes/Kel Merah Putih yang sudah memiliki minimal satu unit usaha. Jumlah ini diproyeksikan terus meningkat sehingga pada Agustus–September 2025 ditargetkan antara 15.000–25.000 unit Kopdes/Kel Merah Putih dapat beroperasi secara nasional.
Gerai Kopdes nantinya bukan hanya berfungsi sebagai tempat jual-beli sembako, melainkan juga sebagai pusat layanan publik desa. Mulai dari penyaluran subsidi pemerintah (gas LPG 3 Kg, pupuk bersubsidi, beras untuk masyarakat miskin), hingga distribusi bantuan sosial. Bahkan, beberapa komoditas seperti benih, ayam olahan, teh, singkong, dan gula juga dapat dipasarkan melalui jaringan Kopdes.
Wamenkop menekankan bahwa Kopdes Merah Putih bersifat inklusif dan terbuka untuk kolaborasi. BUMN, swasta, asosiasi petani, hingga pelaku UMKM desa dapat bermitra melalui skema business to business (B2B).
Ferry menambahkan, posisi Kopdes bukan untuk bersaing dengan warung-warung UMKM, melainkan menjadi agen sub distributor yang justru memperkuat rantai distribusi. Dengan keterlibatan banyak pihak, rantai pasok dapat dipangkas, biaya logistik ditekan, dan barang subsidi bisa hadir tepat sasaran dengan harga sesuai ketentuan.
“Fungsi Kopdes bisa ganda menjual barang, menyalurkan program pemerintah, sekaligus berperan sebagai gudang dengan fasilitas dryer, cold storage, dan titik serah barang subsidi. Bahkan, bisa menampung hasil produksi pertanian dan kerajinan lokal,” jelas Ferry.
Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan, Tatang Yuliono, menyebut Kopdes Merah Putih harus menjadi distributor level akhir di desa. Menurutnya, dengan rantai pasok yang lebih pendek, harga kebutuhan pokok akan lebih stabil di tingkat desa.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI), Tunov Mondro Atmojo, berharap Kopdes dapat berfungsi sebagai offtaker hasil pertanian. Dengan begitu, koperasi desa bisa langsung menyerap panen petani, terutama cabai, sehingga petani mendapatkan kepastian harga yang lebih menguntungkan.
Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, swasta, dan petani diyakini akan memperkuat Kopdes Merah Putih sebagai model bisnis desa yang berkelanjutan. Bukan hanya mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, tetapi juga memberi peluang bagi UMKM desa untuk masuk dalam rantai distribusi nasional.
“Kolaborasi ini sangat penting. Kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi semua pihak untuk membangun ekosistem Kopdes Merah Putih yang lebih baik,” pungkas Ferry.
Ariesto Pramitho Ajie
Kaperwil Jabodetabek
