Indonesia saat ini menghadapi hal yang sulit dalam membuat kebijakan terhadap pasar bebas dunia, Ironinya hal ini sudah di bahas oleh banyak pakar Ekonomi Indonesia bahwa mengikuti Pasar Bebas Dunia Indonesia akan mengalami guncangan dan kebangkrutan secara meluas pada Raksasa Industri Indonesia.

Beberapa kali pergantian pimpinan Presiden RI dengan pemerintahannya. Tidak ada satupun yang berani mencabut ijin Indonesia ikut Pasar Bebas Dunia. Padahal sangat jelas Negara Indonesia tidak di untungkan.

Ketika barang barang Industri China membanjiri seluruh pasar kecil dan pasar besar nasional yang memberikan dampak luar biasa pada seluruh Industri Nasional.

Kementrian keuangan dan Dirjen Pajak tidak mau mengenakan pajak khusus bagi barang barang China yang masuk besar besaran ke semua kota dan kabupaten dengan dukungan perdagangan via online atau memilik gudang gudang sendiri serta dibebaskan membanjiri semua pasar.

SIAPAKAH YANG BERTANGGUNG JAWAB DENGAN BANGKRUTNYA BANYAK PABRIK INDUSTRI NASIONAL

PROF DR KH SUTAN NASOMAL SH,MH menyampaikan bahwa Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah di nilai tidak PRO RAKYAT karena berpihak kepada importir China

Pasar Belanja Online telah menyedot daya beli Masyarakat Indonesia dengan nilai 1 Milyar USA. Masyarakat membelanjakan uangnya di pasar online karena memiliki ragam tawaran yang di bandrol dengan harga murah, bahkan lebih murah dari harga di Pabrik Pabrik yang ada di wilayah Indonesia. Artinya pemilik pabrik atau pengusaha Industri Indonesia kehilangan Daya Beli Masyarakat. Hal inilah awal BENCANA KEBANGKRUTAN PABRIK INDUSTRI. Kepada media hal ini disampaikan Oleh PROF DR KH SUTAN NASOMAL SH,MH agar para elit di pemerintahan bisa membuat kebijakan guna menolong Industri Nasional serta Pabrik Pabrik yang belum bangkrut.

Pemerintah harus punya Kamar Dagang Online Nasional yang bisa menentukan TEX atau pajak bagi semua jenis perdagangan di online dan perangkat hukumnya. Payung hukumnya harus kuat sehingga Masyarakat dan Negara tidak akan dirugikan. Harus jelas pedagang online dimana alamatnya perusahaannya dan perijinannya. Jangan ada lagi pedagang online yang tidak terdaftar dan tidak bisa di lacak bila telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau melakukan penipuan dalam perdagangan online. Salah satu hal yang paling penting bahwa pembeli memiliki hak meneliti barang yang di beli dan di ijinkan menolak bila tidak sesuai.

Perdagangan Online rentan penipuan yang luar biasa yang telah di evaluasi beberapa tahun ini oleh PROF DR KH SUTAN NASOMAL SH,MH

Masyarakat yang terjebak dalam penipuan karena belanja online tidaklah sedikit.

PERDAGANGAN PASAR BEBAS DUNIA saat ini memberikan masalah yang luar biasa. Kebangkrutan para INDUSTRI NASIONAL meninggalkan jejak luka mendalam pada Masyarakat Indonesia karena PHK besar besaran terjadi. Pengangguran tidak mungkin mudah mencari pekerjaan kembali apalagi dengan jumlah di atas 80.000 korban PHK.

Belum lagi di masa PANDEMI COVID telah terjadi PHK yang cukup banyak saat itu.

PROF DR KH SUTAN NASOMAL SH,bMH menghimbau kepada PRESIDEN RI Bapak Jendral Haji Prabowo Subiyanto agar secepat mungkin menyelamatkan EKONOMI INDONESIA. Dari pada semua hancur tatanan INDUSTRI NASIONAL dampak dari perdagangan bebas dan perdagangan online. Lebih baik PRESIDEN RI memutuskan INDONESIA keluar dari perdagangan bebas dan perdagangan online.

Apalagi payung hukumnya perdagangan bebas dan perdagangan online saat ini tidak jelas.

Negara harus hadir untuk PRO MASYARAKAT dan tidak memihak bagi kepentingan importir luar negri.

Sangat jelas INDONESIA dimiskinkan oleh sistem perdagangan bebas dan perdagangan online

Peluang Masyarakat bisa mengembangkan kemampuan ekonomi UMKM selama ini tercabik cabik oleh serbuan barang barang importir dan ribuan UMKM hancur terdampak.

Semakin lama bila di biarkan maka INDONESIA kehilangan kekuatan ekonomi. Bahkan ekonomi bisa dikuasai negara asing.

Yang pasti sangat mengalami kerugian adalah Masyarakat dan Negara Indonesia.

Narasumber : PROF DR KH SUTAN NASOMAL SH, MH