Walikota Depok Supian Suri. Foto: Ariesto Pramitho Ajie

Depok – Liputan Warta Jatim, Pemerintah kota Depok dibulan ramadhan tahun ini telah melarang adanya sahur on the road (SOTR) selama Ramadan. Wali Kota (Walkot) Depok Supian Suri mengatakan bahwa pihaknya bakal menggelar patroli Ramadan di 11 kecamatan kotaDepok JawaBarat.

Hal itu telah disampaikan oleh Supian Suri setelah melakukan rapat bersama Forkopimda pada Jumat (28/2/2025). Larangan SOTR menindaklanjuti imbauan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengenai larangan SOTR.

“Pertama tadi menindaklanjuti juga surat edaran atau imbauan dari Pak Kapolda melalui Pak Kapolres bahwa kita pemerintah Kota Depok tidak mengizinkan kegiatan program sahur on the road,” ucap Supian dalam keterangannya, Minggu (2/3).

“Dikarenakan bahwa kami telah menilai program atau kegiatan ini relatif akan banyak mudaratnya daripada kemanfaatannya sehingga kita tidak mengizinkan di Kota Depok, khususnya ada sahur on the road,” jelasnya.

Pemerintah kota Depok telah membentuk patroli Ramadan di 11 kecamatan kota Depok ini, untuk mengantisipasi hal hal ini gangguan kamtibmas.

Yang kedua untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin juga kita tidak inginkan di lapangan dan kita menjaga kekhidmatan kita akan membentuk patroli Ramadan di 11 kecamatan,” jelasnya.

“Dari titik titik poinnya adalah di kantor kecamatan masing-masing yang di mana nantinya dalamnya ada unsur polres, unsur kodim, dan unsur Pemerintah Kota Depok. Yang akan patroli di masing-masing wilayah kecamatan untuk menjaga kenikmatan di bulan suci Ramadan ini,” lanjutnya.

Patroli pada di 11 kecamatan di Kota Depok yaitu Beji, Pancoran Mas, Sukmajaya, Cipayung, Cilodong, Limo, Cinere, Cimanggis, Tapos, Sawangan, dan Bojongsari. Maka Pemkot Depok akan menindak warga yang tak mengindahkan larangan SOTR.

Pemerintah kota Depok juga mengambil langkah jika ada dari pihak pihak yang tetap menjalankan dan sudah disepakati bersama

“Maka kita ambil langkah tindakan jika ada memang ada dari pihak-pihak yang tetap menjalankan, karena memang bahwa kita sudah bersepakat bahwa tidak diizinkan untuk di Kota Depok dalam hal ini untuk melaksanakan kegiatan itu,” ucapnya.

“Yang kedua tadi yang juga telah disampaikan patroli Ramadan yang kita buat ini bukan hanya dari sisi mengawal terhadap tadi sahur on the road akan tapi untuk berbagai hal. Termasuk di dalamnya tadi kami berharap keharmonisan dalam perjalanan selama di bulan Ramadan ini juga dijaga,” Ujarnya

Ariesto Pramitho Ajie Kaperwil Jabodetabek

Walikota dan Wakil Walikota Supian Suri dan Chandra Rahmansyah. Foto: Ariesto Pramitho Ajie

Depok – Liputan Warta Jatim, Walikota Supian Suri akan mengumumkan rencana pergantian pejabat untuk eselon II, III, dan IV di dalam lingkungan Pemerintah Kota Depok. Perombakan ini akan dijadwalkan berlangsung di pekan depan.

“Kami ingin akan melakukan perubahan dan perombakan organisasi perangkat daerah (OPD) secara besar-besaran,” ucap Supian Suri kepada awak media pada Minggu (2/3/2025).

Untuk Pejabat eselon II yang akan diganti meliputi Kepala Badan, Kepala Dinas, Asisten Sekretariat Daerah (Setda), dan Staf Ahli. Sementara itu, pada pejabat eselon III yang akan mengalami perubahan atau pergantian adalah Sekretaris Badan, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Badan, serta Kepala Bidang Dinas. Begitu pun pejabat eselon IV yang akan diganti terdiri dari Kepala Seksi dan Pengawas.

Supian Suri juga menyatakan bahwa perombakan ini dilakukan setelah dirinya resmi dilantik sebagai Wali Kota Depok oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari Kamis, 20 Februari 2025, di Kompleks Kepresidenan, Jakarta.

Selain pejabat OPD, adapun perombakan juga mencakup pejabat di lingkungan Sekretariat Dewan (Setwan), Camat, Lurah, serta Kepala Sekolah dan guru di jenjang SDN sampai SMPN.

Walikota Supian Suri menjelaskan bahwa pergantian pejabat merupakan bagian dari dinamika organisasi dan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan kota Depok. Dengan Langkah ini diambil demi percepatan pembangunan Kota Depok serta peningkatan pelayanan publik.

“Kami ingin ada inovasi baru. Para pejabat harus berpikir bagaimana memajukan Kota Depok dengan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Supian Suri juga menambahkan bahwa perombakan di pemerintah ini yang bertujuan untuk pemerintahan yang baik (good governance) dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Hal ini bisa menjadi krusial mengingat banyaknya tugas yang harus diselesaikan dalam pemerintahnya, terutama dalam upaya pemulihan ekonomi Kota Depok.

“Kami sangat berharap dalam langkah ini dapat meningkatkan sinergi tim dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan pembangunan Kota Depok,” ucapnya

Selain itu,Supian Suri juga agar meminta pejabat mendapatkan kepercayaan untuk selalu siap siaga, berdaya saing, transparan, akuntabel, dan profesional. Khususnya bagi mereka yang bisa melayani masyarakat secara langsung, ia menekankan agar selalu responsif, bahkan tidak boleh mematikan ponselnya.

“karenakan, Pemerintah Kota Depok membutuhkan pemimpin yang andal, berdedikasi tinggi, dan memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya,” kata tegas Supian Suri

Pada di tanya wartawan dalam perombakan ini pejabat yang tidak mendukungnya dalam Pilkada 2024 akan dicopot, Walikota Supian Suri menjawab enggan berkomentar lebih jauh.

“Soal itu, lihat nanti. Saya no comment,” tegasnya

Ariesto Pramitho Ajie Kaperwil Jabodetabek

Depok – Liputan Warta Jatim, Pemerintah kota depok bersama dinas PUPR merencanakan untuk pembangunan underpass di kawasan citayam Jawa Barat. Pembangunan underpass di kawasan citayam ini akan di kerjakan pada tahun 2026

“Kepala Dinas PUPR Kota Depok Citra Indah Yulianty mengucapkan bahwa pihaknya sudah akan mengusulkan rencana pembangunan underpass Citayam. Rencananya, pembebasan lahan dilakukan tahun ini.

“Iya, kita pertama yang pasti kemarin sudah melakukan usulan untuk underpass Citayam, insyaallah sih. Tapi dari provinsi diminta pembebasan lahannya dari Pemerintah Kota Depok di tahun ini,” ucap kepala dinas PUPR Citra kepada wartawan, Minggu (2/3/2025).

Citra juga menjelaskan mengatakan pembangunan akan dikerjakan Pemprov Jabar mulai di tahun 2026.

“Kemudian untuk fisiknya nanti yang mengerjakan provinsi di tahun 2026,” jelasnya.

Selain itu,untuk kawasan jalan sawangan yang sering mengalami kemacetan kepala dinas PUPR Citra menyakatan bahwa pihaknya sudah mengusulkan untuk memanfaatkan daerah milik jalan (damija) untuk pelebaran jalan. Dinas PUPR juga menunggu adanya pembebasan lahan di sepanjang jalan

“Untuk Peran pelebaran Jalan Raya Sawangan, Kalau untuk PUPR sendiri kemarin saya sudah mengusulkan untuk memanfaatkan dulu sambil kita menunggu pembebasan lahan. Untuk Memanfaatkan damija daerah milik jalan, yang ada di kanan-kiri sepanjang Jalan Raya Sawangan,” Ujarnya

Kepala dinas PUPR Citra juga mengatakan akan memanfaatkan damija untuk pelebaran jalan seperti di Cinere sambil kita menunggu pembebasan lahan kawasan tersebut.

“itu bisa dimanfaatkan tuh kanan kiri 1 meter, cuman yaitu tadi asal jangan dijadikan lahan parkir. Jadi untuk pelebaran sementara seperti itu, seperti yang kami dilakukan di Cinere gitu,” ucapnya.

Karena memang butuh pembebas lahan sekarang sudah harganya lumayan mahal. kemarin saya sudah usulkan untuk sementara membebaskan, bukan membebaskan maksudnya dicor yang kanan kiri daerah milik jalan itu,” ucapnya

Ariesto Pramitho Ajie Kaperwil Jabodetabek

Depok – Liputan Warta Jatim, Pemerintah kota Depok melalui dinas PUPR melakukan membongkar separator sekitar Jalan Margonda Raya, Pada Jumat (28/2/2025).

Dalam Pembongkaran tersebut adalah sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi (rakor) yang melibatkan bersama Polres Metro Depok, Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan pihak terkait di Kota Depok.

Kepala Dinas PUPR Depok, Citra Indah Yulianty juga menjelaskan bahwa yang diambilnya keputusan ini berdasarkan rekomendasi dari pihak Polres Depok yang mencatat tingginya angka kecelakaan lalu lintas di kawasan tersebut.

“Dengan ada Informasi dari Polres Depok telah menyebutkan bahwa area ini sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Maka itu, setelah dilakukan kajian dan koordinasi, telah diputuskan untuk membongkar separator di jalan MargondaRaya,” ucap Citra, saat lokasi pembongkaran separator di Jalan Margonda.

Selain itu kepala dinas PUPR Citra menyakatan bahwa pihaknya dalam kegiatan tersebut telah melibatkan dua regu Satuan Tugas (Satgas) atau 20 personel dengan menggunakan alat-alat seperti jack hammer, baby roller, serta peralatan manual seperti linggis, sekop dan pacul.

Untuk rencananya,bahwa dalam pembongkaran separator di jalan Margonda Raya sepanjang 100 meter dengan target selama dua hari.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk mendapatkan izin lebih lanjut,” ujar Citra.

Setelah di bongkar separator di jalan Margonda Raya di area akan di aspal dengan lapisan hotmix dengan setebal lima centimeter, nanti dapat langsung dilintasi oleh pengendaraan.

Kepala dinas PUPR Citra menyakatan berharap selama dalam pembongkaran separator di Jalan Margonda Raya, pengendara agar lebih berhati-hati saat melintas di Jalan Margonda.

“Harapannya, pengendara roda dua maupun roda empat tetap berhati-hati. Jangan sampai setelah separator dibongkar, justru malah semakin banyak yang ngebut. Keselamatan harus tetap diutamakan” kata kepala dinas PUPR Citra

Ariesto Pramitho Ajie

Kaperwil Jabodetabek